Anggota Komisi X DPR Lathifah Shohib mengatakan, pihaknya menginginkan Pemerintah membiayai kegiatan dalam sistem perbukuan, sehingga hal itu perlu diatur dalam Rancangan Undang-undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) yang saat ini sedang dibahas Komisi X DPR. Namun Pemerintah khawatir, pembiayaan itu memberatkan keuangan negara.

“Pemerintah keberatan dengan pembiayaan secara eksplisit masuk dalam RUU. Pemerintah khawatir buku umum pun termasuk yang harus dibiayai oleh Pemerintah. Kalau itu terjadi tentunya memberatkan anggaran negara. Namun kami punya kekhawatiran jika itu tidak eksplisit tidak dijelaskan, nanti untuk bisa dipakai alasan Pemerintah untuk tidak membiayai kegiatan yang terkait dengan perbukuan,” jelas Lathifah, usai Rapat Panja RUU Sisbuk, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Namun Lathifah memastikan, pembiayaan itu hanya ada di beberapa hal saja, khususnya untuk badan terkait perbukuan. Pasalnya, selama ini banyak badan perbukuan yang tidak dapat menjalankan fungsinya karena ketiadaan pembiayaan atau anggaran. Nantinya, RUU ini juga mengamanatkan akan dibentuknya Dewan Perbukuan, sehingga pihaknya meminta kepastian pembiayaan Dewan ini.

“Kita khawatir nanti kalau kita membentuk Dewan Perbukuan, tapi secara tidak eksplisit di dalam UU tidak ada aturan tentang pembiayaan, jangan-jangan sama seperti badan tentang perbukuan lainnya, yang akhirnya menjadi tidak berfungsi seperti yang kita harapkan karena ketiadaan anggaran,” jelas politisi F-PKB itu.

Lathifah juga berharap Dewan Perbukuan dapat diselenggarakan di daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota. Dengan begitu, akan terlihat bagaimana misi Pemda dalam hal perbukuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Pada prinsipnya kami ingin ada jaminan tentang pembiayaan. Soal bentuknya bagaimana, yang penting soal pembiayaan itu ada jaminan bahwa untuk sistem perbukuan negara itu hadir. Salah satunya melalui pembiayaan,” imbuh Lathifah.

Di satu sisi, politisi asal dapil Jawa Timur itu memastikan, dengan adanya RUU ini diharapkan dapat RUU ini akan menjamin ketersediaan buku, khususnya buku pendidikan. Jangan sampai buku pendidikan yang menjadi wajib dmiliki murid menjadi tidak terjangkau.

“Selama ini kan buku ajar yang disampaikan kepada anak-anak sebetulnya anak-anak masih membayar dari BOS. Walaupun membayarnya kecil, tapi harus tetap membayar. Kita tidak menginginkan semacam itu, sehingga BOS bisa dimanfaatkan untuk yang lain, bukan untuk buku. Karena buku sudah disediakan oleh negara,” jelas Lathifah, sembari berharap RUU ini selesai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016/2017.

Sebelumnya dalam rapat, Komisi X menginginkan substansi pembiayaan secara eksplisit ada di draft rumusan, sehingga tata kelola perbukuan dapat berjalan. Namun Pemerintah khawatir ini akan berimplikasi pada keuangan negara. Sehingga Pemerintah masih menunda dan akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, dan akan membahas kembali pada rapat berikutnya. (sf) foto: kresno/mr.